Read More

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Melalui Pembinaan Etika Birokrasi

Di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, maka yang mereka pikirkan hanyalah perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Namun seperti yang disimpulkan dalam Encyclopedia Americana, korupsi merupakan suatu hal yang buruk dengan beragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Sama halnya pendekatan sosiologis yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The Sociology of Corupption yang memasukkan “Nepotisme” dalam kelompok korupsi. Dalam klasifikasinya memasang keluarga atau teman pada posisi pemerintahan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu juga merupakan tindak pidana. Jadi, untuk mencegah dan memberantas korupsi harus melakukan pendekatan dari berbagai segi agar dapat mengenalinya.

   Pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya adalah komitmen dari kepala pemerintahan dalam mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa. Dengan memegang teguh komitmen ini, maka jalur pemerintahan akan berjalan dialur yang bersih dari korupsi. Tidak hanya di Indonesia bahkan di negara berkembang lainnya

   Salah satu masalah yang sangat membutuhkan perhatian ekstra untuk pencegahan dan pemberantasannya adalah pembinaan etika. Tidak hanya di Indonesia dan negara berkembang lainnya, bahkan di negara-negara majupun korupsi telah mewabah menjadi virus yang mampu merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi yang selalu dilakukan secara sistematis telah menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, politik dan sosial yang kekuasaan dan kekayaan jatuh ke tangan-tangan pihak-pihak yang tidak berhak (Klittgaard, 2005:3).

    Dari tahun ke tahun sejak tahun lima puluhan, masalah korupsi di Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan, perdebatan, dan usaha perbaikan undang-undang. Bahkan sejak pemerintahan Presiden Soekarno (dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 24/1960 tentang Penuntutan, Pengusutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi ) hingga pemerintahan Presiden Soeharto (dengan diterbitkannya Undang-Undang 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Pada era reformasi, pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia saat itu. Berbagai upaya telah ditempuh dalam mencegah maupun menindak tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/pemda), legislatif, serta yudikatif. Sebagai 

      kesimpulan bahwa korupsi ini menyangkut mental seorang pejabat yang belum puas terhadap apa yang dimiliki, dan ini merupakan penyakit mental yang susah disembuhkan sehingga membutuhkan penangan yang serius dari pemerintah sekarang

Read More

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Pro Dan Kontra

Kenaikan harga BBM bersubsidi mau tidak mau akhirnya datang juga. Berbagai reaksi dari masyarakat timbul dengan gencar baik yang pro maupun yang kontra. Yang pro tentunya pemerintah yang juga didukung Kadin, sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi, namun kondisi dan kenyataan yang terjadi memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan yang non-populis. Di sisi lain, yang kontra terhadap kenaikan BBM mulai dari anggota DPR, DPRD, kalangan mahasiswa dari berbagai universitas, petani, nelayan, angkutan umum dan masih banyak lagi mereka semua menolak kenaikan harga BBM. Diantara yang pro dan kontra terhadap kebijakan kenaikan harga BBM tersebut terdapat kelompok yang abstain. Mereka ini tidak ikut demo, pasrah, harga BBM tidak naik syukur, kalau BBM naik monggo kerso. Mereka juga sebenarnya berharap harga BBM tetap, karena dengan kenaikan BBM akan mengakibatkan tambahan pengeluaran mereka sehari-hari, tetapi tetap menerima.

Sudah jelas pemerintah dengan perangkatnya beserta jajarannya akan mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi karena gaji mereka dibayar dari APBN dan mereka pula yang menerbitkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi untuk menyelamatkan APBN. Selama APBN aman, gaji mereka tetap aman. Namun bukan alasan itu yang menjadi dasar kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan itu dikeluarkan setelah melalui kajian dan berbagai pertimbangan yang masak serta dengan memperhitungkan dampak positif dan negatifnya yang memang pada akhirnya kenaikan harga BBM lah yang dianggap paling tepat untuk dilakukan. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, tapi juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya. Bahkan Kadin ikut menganjurkan agar pemerintah menaikkan harga BBM untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha. Dari kalangan masyarakat yang setuju dengan kenaikan BBM antara lain diperoleh pendapat bahwa harga BBM wajar naik karena harga minyak mentah yang merupakan bahan pokoknya juga meningkat. Pendapat lain mengatakan harga BBM perlu naik agar masyarakat berhemat dan efisien dalam menggunakan BBM. Sementara seorang PNS mengatakan bahwa ia setuju harga BBM naik, karena mengurangi subsidi untuk BBM yang akan terbuang percuma, lebih baik dana subsidi digunakan untuk kesehatan atau pendidikan. Pendapat yang lebih ekstreem berpendapat bahwa sebaiknya subsidi sebaiknya dihapus, dananya dialihkan untuk BLT dan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar.

Dari kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap kenaikan harga BBM, diantaranya adalah sebagian anggota DPR. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Beberapa alasan yang dikemukakan dari kalangan ibu rumah tangga, petani, mahasiswa, elite politik, LSM maupun kalangan masyarakat lainnya yang tidak setuju terhadap adanya kenaikan harga BBM bersubsidi antara lain :

akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat, pemerintah terlalu terburu-buru menerbitkan kebijakan, pemerintah malas dan hanya mencari jalan pintas, akan mengakibatkan semakin meluasnya masalah kemiskinan, dapat memicu konflik sosial dalam masyarakat, memperparah masalah pengangguran,

akan memicu kenaikan harga barang lainnya, biaya transportasi dan inflasi.

Kelompok masyarakat yang netral atau abstain terhadap kenaikan harga BBM punya alasan tersendiri. Mereka lebih banyak diam menunggu perkembangan dan tampaknya lebih mencari aman. Kelompok ini sebagian besar berasal dari warga kelas menengah dan warga keturunan serta sebagian masyarakat terpelajar baik kelas atas, menengah maupun bawah yang nrimo apapun kebijakan yang diambil pemerintah selama hak mereka tidak berkurang. Seorang PNS mengatakan bahwa kalau harga BBM naik kasihan para tukang ojek harus menambah biaya, namun kalau tidak naik APBN kita payah, jadi terserah pemerintah saja, katanya. Beberapa alasan lain yang dapat diperoleh dari kelompok yang abstain ini antara lain :

ibarat buah simalakama, percuma ikut demo penolakan kenaikan BBM, toh akhirnya naik juga, serahkan kepada pemerintah, pemerintah yg lebih mengetahui situasinya, lebih senang kalau harga BBM tidak naik, tapi kalau pemerintah maunya naik mau bilang apa.

Diantara yang pro, kontra maupun yang abstain yang paling banyak dimuat beritanya adalah mereka yang menolak kenaikan BBM. Seperti misalnya berita tentang adanya aksi demo penolakan kenaikan BBM yang marak di berbagai daerah di Jawa, Sulawesi dan Sumatera dan tempat lainnya di Indonesia yang disiarkan berbagai media cetak dan elektronik serta internet. Padahal, yang setuju juga banyak, tapi beritanya tidak segencar berita aksi penolakan kenaikan harga BBM. Apalagi yang abstain, hampir tidak ada beritanya sama sekali. Hal ini wajar, karena mungkin di balik penyebaran berita aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut terdapat tujuan politis tertentu.

Terlepas dari ajang pro dan kontra, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dan memang demikian kenyataan yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat. Walaupun akan dirasakan berat dampaknya, namun kebijakan itulah yang saat ini dianggap pemerintah paling pas.

Read More

KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK

A.    Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah segala sesuatu keputusan bersamayang dikeluarkan oleh seseorang peemimpin yang mempunyai wewenang dalam suatu instansi yang meliputi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah

1.      Thomas R. Dye ( 1981 )

Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun apa yang
dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. Pengertian ini
selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan yang
berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik menurut
Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( decision making ),
dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan
otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya
suatu persoalan publik.

2.      Easton ( 1969 )

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk
seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya
pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan
tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu
proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik.
Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan
tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga
definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

3.      Anderson ( 1975 )

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badanbadan
dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut
adalah :

1.      Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai
tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2.      Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah.

3.      Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh
pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk
dilakukan.

4.      Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan
tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau
bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak
melakukan sesuatu.

5.      Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan
pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

B.     Karakteristk Kebijakan Publik

-          Adanya tujuan tertentu untuk pemecahan masalah

-          Adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan

-          Merupakan fungsi pemerintah sebagai pelayan publik

C.    Implikasi pengertian kebijakan publik adalah :

Kebijakan tersebut adalah kebijakan negara atau pemerintah, berupa pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.kebijakan publik bertujuan mengatasi situasi tertentu, kebijakan tersebut memandu tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah, kebijakan publik didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat otoratif. Kebijakan publik dapat dituangkan melalui :hukum perundang-undangan yang disahkan oleh badan legislatif, berbagai peraturan dan regulasi yang dilaksanakan dan diputuskan oleh badan administrasi pemerintah,perintah para eksekutif (para pemimpin pemerintahan) baik pusat maupun daerah,berbagai keputusan pengadilan.

D.    KATEGORI MODEL KEBIJAKAN (E.S. Quade)

-          Model Analitik      : untuk situasi yang kompleks, digunakan dalam riset operasi .

-          Model Simulasi     : bentuk eksperimen semu, model analog, penggunaan komputer .

-          Model Permainan :  manusia terlibat langsung, permainan perang-perangan keterlibatan simultan .

-          Model Penilaian    : tidak eksplisit (ekspresi verbal, berbentuk analogi), banyak dalam pikiran, model mental, misalnya: karakteristik organisasi

E.     TIPE MODEL KEBIJAKAN (W.N. Dunn)

-          Model Deskriptif        : Menjelaskan/memprediksi sebab & konsekuensi pilihan kebijakan contoh: model indikator sosial .

-          Model Normatif         : Menjelaskan, memprediksi, merekomendasi optimalisasi usaha, contoh: model antrian, model biaya-manfaat, dll .

-          Model Verbal             : Ekspresi deskriptif & normatif, berupa: verbal,    simbol, & prosedural; pakai bahasa sehari2, pakai nalar berupa argumen nilai .

-          Model Simbolis         : Pakai simbol matematis untuk menerangkan hubungan, data aktual, contoh: Y=a+bX .

-          Model Prosedural     : Menggunakan prosedur simulasi, teori pembuatan keputusan (penentuan alternatif), data asumsi (relatif/bobot), contoh: diagram keputusan.

-           

F.     BEBERAPA MODEL TERPILIH :

-          Model Institusional

-          Model Elit –Massa

-          Model Inkremental

-          Model Model Group/Kelompok

-          Model Sistem

-          Model Rasional

-          Model Proses

-          Model Pilihan Publik

Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan public.Thomas Dye: lembaga pemerintahan memberikan PP tiga cirri utama :

1)      Legitimasi, 2) Universalitas & 3) Paksaan.

2)      PP adalah kegiatan-kegiatan yg dilakukan oleh lembaga pemerintah: Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Pemerintah Daerah, dsb.

3)      Kebijakan publik diputuskan &, dilaksanakan oleh institusi pemerintah.

4)      Undang-undang menetapkan struktur kelembagaan negara dalampembuatan kebijakan.

5)      Pembagian kekuasaan, checks and balances, otonomi daerah memberikan nuansa pada kebijakan publik.

G.    Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Sistem Rasional (Top-Down)

Menurut Parsons (2006), model implementasi inilah yang paling pertama muncul. Pendekatan top down memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi seperti yang tercakup dalam Emile karya Rousseau : “Segala sesuatu adalah baik jika diserahkan ke tangan Sang Pencipta. Segala sesuatu adalah buruk di tangan manusia”.

Masih menurut Parsons (2006), model rasional ini berisi gagasan bahwa implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem.

Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam Ratmono (2008), berpendapat bahwa implementasi top down adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar. Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan dengan perspektif top down adalah sebagai berikut :

1.      Van Meter dan Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975) dalam Nugroho (2008), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variable yang mempengaruhi kebijakan public adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas implementasi dan komunikasi antar organisasi

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor

3. Kondisi ekonomi, social dan politik

4. Kecendrungan (dispotition) pelaksana/implementor

2.      George Edward III

Menurut Edward III (1980) dalam Yousa (2007), salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu :

1.      Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan ?

2.      Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III, mengusulkan 4 (empat) variable yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1.      Communication (komunikasi) ; komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi dalam menyampaikan informasi

2.      Resourcess (sumber-sumber) ; sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

A.     staf yang relatif cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan

B.     informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi

C.     dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan

D.     wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3.      Dispotition or Attitude (sikap) ; berkaitan dengan bagaimana sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Seringkali para implementor bersedia untuk mengambil insiatif dalam rangka mencapai kebijakan, tergantung dengan sejauh mana wewenang yang dimilikinya

4.      Bureaucratic structure (struktur birokrasi) ; suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

3.      Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier (1983), mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan, sebagaimana pendapat mereka :

“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but wich can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be pursued, and, in a vaiety of ways, ‘structures’ the implementation process”.

Menurut model ini, implementasi kebijakan dapat diklasifikan ke dalam tiga variable, yaitu (Nugroho, 2008) :

A.     Variabel independen : yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

B.     Variabel intervening : yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan

C.     Varaibel dependen : yaitu variable-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana

4.       Model Grindle

Menurut Grindle (1980) dalam Wibawa (1994), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut :

1.      Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

2.      Jenis manfaat yang akan dihasilkan

3.      Derajat perubahan yang diinginkan

4.      Kedudukan pembuat kebijakan

5.      Pelaksana program

6.      Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Implementasi Kebijakan Bottom Up

Model implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memamndang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan dari persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1.    Idealized policy : yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya

2.    Target groups : yaitu bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilakukan dengan kebijakan yang telah dirumuskan

3.    Implementing organization : yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

Environmental factors : unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Read More

Penerapan Manajemen Pengetahuan pada PT.PLN Persero Ranting Malili dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Energi Listrik Masyarakat Modern

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, data yang handal, riset dan analisisnya serta berorientasi ke depan merupakan suatu hal yang mutlak bagi perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Karena semakin banyaknya jumlah perusahaan yang berdiri saat ini, maka pengetahuan menjadi kunci utama dalam perusahaan yang menjadi intelektual kapital bagi perusahaan. Pengelolaan terhadap pengetahuan yang dimiliki perusahaan sangat diperlukan agar dapat melakukan pembelajaran dan mendukung pekerjaan, menghasilkan nilai baru bagi perusahaan serta meningkatkan produktivitas kerja.

Pembelajaran pada  suatu perusahaan dirasakan sangat signifikan dalam pengembangan organisasi atau perusahaan tersebut dalam usaha untuk menghasilkan kompetensi yang tinggi guna meningkatkan produktivitas kerja. Untuk menciptakan suatu organisasi pembelajar yang meningkatkan produktivitas kerja, diperlukan knowledge worker yang dapat bekerja dengan berpikir secara sistematik. Knowledge worker dituntut untuk berusaha mencari pola terbaik dalam menghadapi sebuah permasalahan, dan tidak terpaku pada pola lama.

Disini selalu ada kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, data yang  handal, riset dan analisisnya, serta berorientasi ke depan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

Masalah yang muncul dari knowledge yang ada didalam perusahaan adalah sebagian besar knowledge yang ada di dalam perusahaan sulit untuk disimpan oleh perusahaan secara umum. Hal ini disebabkan knowledge-knowledge tersebut sebagian masih bersifat individual (intelectual asset) dan bukan milik perusahaan. Masalah lain yang pada umunya terjadi adalah banyak kendala yang ditemui dalam proses pengidentifikasian knowledge yang ada dalam perusahaan.

Pengelolaan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi sangat diperlukan agar dapat melakukan pembelajaran dan mendukung pekerjaan. Knowledge Management sendiri merupakan suatu wadah penyimpanan knowledge yang akan diterapkan pada bagian tersebut. Adapun tujuan dari penerapan knowledge management ini adalah untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan kinerja karyawan didalam perusahaan, yang diyakini akan membawa dampak pada peningkatan kualitas perusahaan. Penerapan knowledge management diharapkan dapat membantu perusahaan didalam mendokumentasikan masalah-masalah yang terjadi didalam perusahaan. Selain itu, perusahaan juga berharap agar setiap knowledge yang dimiliki oleh individu-individu didalam perusahaan dapat teridentifikasi, tersimpan dan terkelola dengan baik didalam perusahaan, sehingga knowledge yang ada tersebut dapat dikembangkan dan digunakan perusahaan untuk terus berkembang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka dianggap perlu untuk menyusun rumusan masalah dalam penulisan ini:

1.      Apa landasan teori dari manajemen pegetahuan berdasarkan konsep Devenport(1998)?

2.      Bagaimana strategi manajemen pengetahuan di PT.PLN Persero Ranting Malili Kab.Luwu Timur,Sulawesi Selatan?

3.      Bagaimana analisis pemanfaatan manajemen pengetahuan pada perusahaan PT.PLN Persero Ranting Malili?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan ini adalah:

1.      Mengetahui teori manajemen pengetahuan berdasarkan konsep Devenport.

2.      Mengetahui strategi manajemen pengetahuan di PT.PLN Persero Ranting Malili.

3.      Menganalisis pemanfaatan manajemen pengetahuan pada perusahaan PT.PLN Persero Ranting Malili.

PEMBAHASAN

A.    Konsep manajemen pegetahuan  menurut Davenport dan Prusak (1998)

Davenport dan Prusak (1998) memberikan metode mengubah informasi menjadi pengetahuan melalui kegiatan yang dimulai dengan huruf C: comparation, consequences, connections dan conversation. (Pengertian pengetahuan menurut Davenport dan Prusak adalah knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices and norms). Davenport dan Prusak mengatakan bahwa pengetahuan adalah campuran fluida dibingkai pengalaman, nilai, informasi kontekstual, dan wawasan ahli yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman-pengalaman baru dan informasi. Itu berasal dan diterapkan dalam pikiran seseorang. Dalam organisasi, sering kali menjadi tertanam bukan hanya dalam dokumen atau repositori tetapi juga dalam organisasi rutinitas, proses, praktik dan norma-norma.

Sumber kekuatan internal organisasi yang tidak mungkin diadaptasi oleh kompetitor adalah knowledge management. Pengetahuan tertanam disetiap individu dan masing-masing individu mempunyai pengetahuan yang berbeda satu sama lain. Para pesaing tidak mungkin meniru pengetahuan yang dipunyai oleh perusahaan. Sebagai aset yang berharga bagi perusahaan sebaiknya organisasi mengelola manajemen pengetahuan yang baik. Studi yang dilakukan Davenport et. al. (1998) mengidentifikasi empat langkah yang perlu dilakukan organisasi agar KM menjadi sumberdaya strategik.

1.      Pengetahuan dapat disimpan

Data, informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Bagi pengetahuan yang sifatnya tacit, sebaiknya diartikulasikan menjadi explicit knowledge. Pengetahuan yang dapat disimpan memudahkan organisasi untuk menelusurinya dan memanfaatkan di setiap kesempatan.

2.      Pengetahuan mudah diakses

Setiap anggota organisasi mempunyai aloes yang sama terhadap knowledge base organisasi. Agar proses aksessibilitas dan transfer mudah dilakukan antar anggota, organisasi perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi misalnya video conference, jaringan internet dan intranet, telepon, dan faksimili. Banyak organisasi mempunyai ruang perpustakaan sehingga anggotanya mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui literatur. Organisasi memfasilitasi juga dengan aturan dan prosedur yang memudahkan setiap orang dapat mengakses pihak-pihak dan anggota organisasi lain yang mempunyai pengetahuan.

3.      Peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi

Lingkungan eksternal berubah dengan cepat akibatnya organisasi harus senantiasa beradaptasi. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan pengingkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan. Temuan Davenport et al. (1998) mengungkapkan perlunya sentralisasi struktur organisasi, dan perubahan budaya kerja yang mendukung kreatifitas anggota organisasi. Hal konkrit yang bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan memberikan penghargaan bagi anggota organisasi yang menyumbangkan pengetahuan kepada knowledge base organsiasi. Penghargaan yang diterima dapat berupa peningkatan kompensasi maupun promosi pangkat/jabatan.

4.      Mengelola pengetahuan sebagai aset.

Dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang berwujud. Organisasi berfokus kepada dua aset tersebut. Pengetahuan, merupakan aset tidak berwujud, harus diperlakukan sebagai aset berwujud yaitu dapat diukur. Skyrme dan Amidon (1998) mengemukakan bahwa pengetahuan (knowledge) dapat diukur dengan menggunakan balanced scorecard. Dimensi innovation dan learning dalam balanced scorecard merupakan proses aktivitas knowledge management. Meskipun ada debat dalam pengukurannya, Skyrme dan Amidon (1998) menyakini bahwa dimensi innovation dan learning mempunyai potensi untuk mengukur pengetahuan sebagai aset.

B.     Strategi Knowledge Management di lingkungan kerja PT.PLN Persero Ranting Malili

Strategi KM yang diterapkan oleh PLN, bagaamana proses Sosialisai di dukung dengan progam FGD dan pemanfaatan portal KM, pada proses internalisasi (eksplisit ke tacit) disini terjadi proses pembutan dokumen, daam data yang diperoleh diketehaui bahwa pengetehaun yang besiat Explisit tidak hanya berbentuk textual tapi juga berbentuk visual,audio dan dengan menggunakan portal KM yang telah ada pengetahuan – pengetahuan tersebut dibentuk juga dan e-learning,dari proses internalisasi ini juga diharapkan PLN dapat membentuk sebuah pusat inovasi. Pada proses eksternalisasi menghasilkan sebuah peraturan yang berupa SOP, dan praktek kerja yang sesuai dalam proses ini juga terjadi sebuah pemebelajaran menganai pengetahuan yang teah di dapat dari proses sharing. Pada proses kombinasi didapat sebuah pembentukan perpustakaan, taxonomy dari setiap wilayah di PLNm dimana taxonomy mengamabarkan tentang geografis,tipe konten,produk,entitas,dan hak akses.

Portal Knowledge Management System (KMS) yang beralamat dk http://kmdev/ (intranet) merupakan salah satu wahana untuk mempermudah & mempercepat proses berbagi pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kolaborasi antar pegawai menuju pada pegawai yang sadar pengetahuan (knowledge workers). Manfaat portal KMS adalah sebagai berikut:

-          Mempermudah proses berbagi pengetahuan (Knowledge Sharing) dengan mengunggah (Upload) konten pada Knowledge Repository.

-          Mempermudah pegawai dalam mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan atau pengetahuan yang menjadi minat/ketertarikannya dengan mencari dan mengunduh (download) dari Knowledge Repository atau dari Wiki yang dapat diperkaya oleh semua pegawai sehingga dapat menjadi semacam kamus bagi pengetahuan yang ada dalam portal KMS.

-          Mempermudah pencarian pegawai untuk diminta sharing pengalaman, diajak berdiskusi tentang suatu pengetahuan atau kolaborasi beberapa keahlian. Karena pegawai dapat mempublikasikan informasi tentang minat, pengetahuan, keahlian, pengalaman dan tanggungjawabnya di perusahaan dalam halaman My site.

-          Mempermudah penyampaian pendapat dan pemikiran melalui Mysite Blog

-          Menjalin jejaring dan mendiskusikan suatu topik melalui CoP Online

Guna mendukung penrapan knowledge management di lingkungan PLN Ranting Malili dibentuk sebuah unit khusus di bawah bagaian SDM yang bertugas untuk dapat mengkover dan mengelola pengetahuan yang ada di lingkungan PLN Ranting Malili, dalam unit ini ada seorang operator yang bertugas mengelola pengetahuan yang telah terdokumentasi.

Distribusi pengtahuan

Table 1. Distribusi pengetahuan

Kategori	Dimensi/indicator	Frekuensi	Proposi
Pelayanan costumer	Hasil survey pelanggan, Penangan keluhan pelanggan, , sosialisi ke masyarakat.	9	11,25 %
Teknik	Permaslahan tentang distribusi listrik,P2TL,pemeliharan gardu induk,	36	45%
Strategi pengambangan perusahaan	Hasil Inovasi, strategi pemenangan perang padam, penerapan WCS di setiap UPJ	7	8,75%
Pengembangan Karyawan	Hasil seminar , hasil laporan kunjungan kerja, penataran,pelatihan kerja	11	12,75%
Management Infrastructure	Manajeman arsip, pembentukan SOP, budaya kerja,	9	11,25%

Dari table diatas dapat diketahui bagaiman distribusi pengetahaun yang ada dan apa saja jenis – jenis pengetahuan yang ada pada PLN Ranting Malili. Katergori – kategori yang ditunjukan oleh table diatas ditentukan dari pengkelompokan pengetahuan yang ada pada portal knowledge management yang dapat diakses pada http//KMDEV/ yang merupakan portal intarnet yag hanya dapat diakses di lingkungan PT PLN.

Table diatas menujukan jumlah pengetahuan yang ada pada PLN Ranting Malili, dimana pengetahuan terbesar ada pada pengetahuan yang bersifat teknik dengan proposi sebesar 45%,pengetahuan ini meliputi tentang P2TL,distribusi listrik,distribusi listrik,dan pemeliharan gardu induk. Dan Pengetahuan mengenai pengembangan karyawan di mana pengetahuan ini merupakan pengetahuan yang meliputi hasil seminar,diklat,kunjungan kerja dan pelatian kerja berjumlah 12,75%, penngetahuan mengenai pelayanan customers yang meliputi keluhan pelanggan,survey pelangga,pendaftaran pemaangan listrik baru berjumlah 11,25%,pengetahuan mengenai Management Infrastructure dimana pengetahun ini meliputi tentang manajeman arsip, pembuatan SOP, dan tentang budaya kerja berjumlah 11,25%, pengetahuan tentang hasil laporan keuangan,penilaian pegawai dan laporan tahuan berjumlah 10% dan pengetahuan tentang pengembangan perusahaan di mana pengtahuan ini meliputi pengembangan inovasi berjumlah 8,75%.

Besarnya pengatahuan yang besifat teknis di pengaruhi dengan fungsi dari APJ,dimana APJ berfungsi sebagai bagaian langsung menangai masalah teknis yang ada di lapangan.

C.     Analisis Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dilinkungan PT.PLN Persero Ranting Malili

Dari penjelasan dan data yang telah di dapat dari bagaimana strategi KM yang di terapkan oleh PLN Ranting Malili dan bagaiman pengetahuan yang tersedia pada Ranting Malili dapat dilakuakn analisis SWOT sebagai berikut :

Strength ( kekuatan ) :

Dari data yang di dapat dapat di analisi bahwa yang menjadi kekuatan di PLN Ranting Malili adalah tidak terjadinya gap, disini dapt di buktikan atara pengtehaun inti yang dibutuhkan oleh PLN Ranting Malili dan persedian pengetahuan yang tersedia (dapat dilihat pada table 3.1) dengan tidak adanya gap memugkinkan PLN Ranting Malili untuk dapat memenuhi segala pengeatahuan guna mendukung tujuan terbentuknya KM di lingkungan PLN Ranting Malili dan tujuan dari perusahaan sendiri, terdapat ide akan inovasi bagi perusahaan hal ini di ketahuai dari dokumen yang ada di lingkungan PLN Ranting Malili tentang inovasi yang mugkin bias di lakuakn oleh PLN Ranting Malili pengetahun tentang hala ini sendiri sebasar 8,75%,

Weaknes (kelemahan) :

Dari data yang di peroleh dapat di analisa bahwa yang menjadi kelemahan PLN Ranting Malili adalh terjadinya proses duplikasi pengetahuan diman hal ini dapat di lihat pada table 3.2. dengan adanya duplikasi pengetahun ini dapat menyebabkan terhabatnya proses inovasi perusahaan, serta pengetahuan yang tersipan menjadi homogen atau pada stau tipe pengetahuan. Hal ini akan menajdi acaman besar jika tarsus terjadi dan semain besar karena akan dapat meghambat strategi dari pegembangan dan tujuan dari perusahaan. Kurang bekejanya UNIT pengangan KM disini dapat dilihat dari hasil observasi dan data yang diperoleh unit KM kurang bekerja sebagaimana mestinya dan terkesan untuk pelengkap saja, hal ini tentu akan sangat merugikan perusahaan karena peruhaan akan mengeluarkan agaran untuk menggaji karyawan pada unit ini sementara unit ini tidak bekerja seagaimana mestinya.

Opportunity (Peluang) :

Dengan pengembanga portal keluahan pelanggan memungkin PLN Ranting Malili dapat dengan cepat mengetahui keluhan pelngaggan serta dapat memaksimalkan system pelayanan pelanggan, hal ini juga didukung dengan perkembang ITC saat ini dimana dunia mya atau internet menjadi semacam dunia sendiri yang sangat ramai, tersedinya pengetahuan tentang permaslahan teknik sebesar 45% menjadi PLN akan kuat untuk dsapat memengakan perang padam jilid 2 yang dimana ini merupakan slah satu tujuan dari PLN Ranting Malili di tahun 2012.

Treat (ancaman) :

Penggunan system portal pengetahuan menjadi sebuah ancaman tersendiri karena system ini hanya dapat diakses pada lingkungan PLN Ranting Malili dan kebanyakan di akses di akir semester untuk dapat memenuh penilai pegawai yang dilakaukan, untuk memenuhi sistem penilaian sehingga hal ini memungkian tidak digunakan pengetahuan yang ada di portal KM pdahal pengegunaan pengetahuan akan dapat membantu proses pengembangan inovasi perusahaan untuk dapat mencapai tujuan KM dan tujuan dari PLN Ranting Malili  sendiri untuk dapat mengelahkan TNB Malaysia.

PENUTUP

KESIMPULAN

Guna dapat menciptakan inovasi – inovasi PLN telah mengambangakan bebarapa tool seprti website KM, unit khusus yang menangani KM serta menarpkan budaya sharing pada seluruh unit jaringan. Dimana dengan merepakan ini PLN mencoba membaut sutau budaya baru yaitu budaya pembelajaran .

Dengan target di tahun 20016 PLN bertekad menjadi perusahaan yang berbasis pada pembelajaran, untuk dapat mencapai itu PLN juga mempunyai progam – progam yang nantinya akan di dukung dari penerapaan KM di lingkngan PLN Ranting Malili. Progam – progam tersebut adalah WCS atau world class service guna mensuksekan progam tersbut di tahun 2012 ini PLN bertekad untuk dapat memenegkan perang padam jilid 2 dan mengalahkan TNB Malaysia. Kegiatan –kegiatan yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu dari rangkaian progam PLN Ranting Malili guna memaksimalkan WCS dan mendapatkan ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 ini memandakan bahwa suatu perusahaan atau cabang daru perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan internsional dalam hal penjaminan mutu produk atau jasa yang dihasilkan. ISO 9001 merupakan standar kerja yang diterapkan pada sistem organisasi yang anantinya akan membawa pada perencanaan kerja yang lebih matang dan selalu termonitor. Untu mencapai ISO ini PLN Ranting Malili juga harus melkasanakan prosedur dengan mendokumentasikan instruksi kerja yang ada disesuaikan dengan standar manajemen mutu ISO 9001:2008. Dengan terdokumentasinya sistem kerja maka dibutuhkan suatu rangkaian proses dari knowledge management poin ke 2, Rantai Nilai Manajemen Pengetahuan itu terdiri dari :

1.      Exchange of Tacit Knowledge (Pemerolehan Pengetahuan), adalah dengan cara organisasi mengembangkan jaringan online agar karyawan dapat berkomunikasi dengan supervisor / manajer.

2.      Conversion from Tacit Knowledge to Explicit Knowledge (Penyimpanan Pengetahuan), adalah mengubah data ke dalam bentuk digital, berdasarkan kerangka kerja yang telah disusun, dengan bentuk akhir sebuah database yang solid.

3.      Combination of Explicit Knowledge (Penyebaran Pengetahuan), dilakukan dengan menggunakan search engine, untuk mencari dokumen informasi yang tersimpan dalam database online.

4.      Conversion from Explicit knowledge to Tacit Knowledge (Penerapan Pengetahuan), upaya yang dilakukan oleh perusahaan agar pengetahuan yang telah terdokumentasi dengan baik tersebut bermanfaat bagi Supervisor dan Manajer.

REKOMENDASI

Sebenarnya ada hal yang menarik yang perlu dikembangkan oleh PLN Ranting Malili untuk mengembangkan Knowledge Management yang mampu membantu PLN Ranting Malili tersebut untuk cepat meraih ISO, yakni dengan menerapkan program PENA PLN yang digagas oleh PLN Pusat beberapa waktu lalu, program ini membantu penerapan tacit to explicit yang bisa diwujudkan lewat program pelatihan menulis, Professional Writing Skills Workshop. Program ini bertujuan mengatasi hambatan mental dan teknik menulis, membiasakan diri menulis untuk free writing dan fast writing, serta mengeksplorasi ide sehingga produktif untuk menulis. Walaupun ada kendala, program ini memerlukan narasumber yang mampu memberikan informasi dan informasi yang diberikan tersebut mampu dialihkan acitnya ke pengetahuan tertulis.

Disamping melakukan berbagia macam Workshop untuk menyempurnakan Knowledge Management, PLN Ranting Malili juga harus menyiapkan Knowledge Management Smart System yang akan digunakan, apakah akan menggunakan Fuzzy Logic, teknologi berbasis aturan yang dapat merepresentasikan ketidakpresisian, dan menggunakan asumsi subjective untuk nilai yang mendekati atau Neural Network, mempelajari pola dan jumlah data yang banyak dengan menyaring data, mencari hubungan, membangun model, dan mengoreksi kesalahan, secara reflek seperti pola pemrosesan pada otak manusia. Sepertinya yang lebih cocok adalah sistem neural network, karena PLN Ranting Malili memiliki jumlah data yang banyak dan melakukan berbagai karakteristik yang sesuai dengan Neural Network System

Read More